Perjanjian pembiayaan perumahan melalui Secondary Mortgage Facility (SMF) didefinisikan sebagai transformasi aset yang tidak likuid berbentuk surat berharga yang berisi riwayat debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan pembayaran tagihan lainnya yang kemudian dibuat menjadi satu bundel sekuritisasi aset yang dianalisa melalui bank yang kemudian diproses menjadi aset likuid berupa Efek Beragun Aset untuk dapat dijual sebagai saham di Pasar Saham.
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis - normatif tentang keabsahan runtutan perjanjian yang ada dalam SMF, dengan melakukan pendekatan kepustakaan dan mencari esensi pasal-pasal yang ada dalam KUHPerdata serta teori dan doktin yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, data yang diambil dari kasus yang pernah ada.
Keabsahan Penjanjian SMF penulis simpulkan adalah suatu bentuk penjanjian yang terdiri dari beberapa perjanjian tambahan yang bersifat parsial dan beruntun apabila ditinjau dari KHUHPerdata karena pasal-pasal dalam KHUHPerdatalah yang memberikan ruang gerak asas kebebasan berkontrak dengan menjamin kepastian hukum para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian SMF terutama pasal yang mendukung perjanjian tidak bernama (innominaat); Selain itu telaahan terhadap peran Pemerintah dalam mengharmonisasikan regulasi yang dengan kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat ada saat ini haruslam dapat diaplikasikan dengan cara mengawal Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2005 tentang Perusahaan Sekunder Perumahan serta aturan pendukung lainnya menjadi upaya mitigasi risiko para pihak dalam perjanjian agar menumbuhkan kepercayaan dalam praktik perjanjian ini dengan tujuan terlaksananya program pendanaan sekunder perumahan di Indonesia secara normatif serta berlegalitas.