Melakukan suatu pekerjaan tidak selamanya hubungan antara pengusaha dan pekerja berjalan dengan baik. Hal ini dimungkinkan adanya perselisihan, karena dalam berinteraksi sudah pasti terdapat persamaan dan perbedaan dalam kepentingan maupun pandangan, sehingga selama pelaksaan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja tidak menutup kemungkinan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam kasus antara Ade Sutrisno dkk sebagai pihak pemohon dengan PT Asia Citra Pratama sebagai pihak termohon, yang mana disebitkan dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2019. Disatu sisi Ade Sutrisno dkk menyatakan membuat perjanjian kerja waktu tertentu dengan PT Asia Citra Pratama. Yang mana Ade Sutrisno dkk telah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun lebih s/d 4 (empat) tahun dan bekerja sebagai pelaksana dan operator produksi yang merupakan pekerjaan yang bersifat tetap dan bekerja secara terus menerus, Disisi lain Ade Sutrisno dkk di PHK dengan alasan habis masa kontrak kerja. Oleh karena itu penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan JO Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan Waktu Tertentu dan untuk mengetahui apakah putusan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2019 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif (descriptive research). Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan menyusun seluruh data secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 36/PDT.SUS-PHI/2019 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang sehingga gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.