Penyalahgunaan Narkotika Golongan I di era ini sudah menjadi hal yang meresahkan bagi seluruh lapisan masyarakat. Indonesia sendiri sudah memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam penerapannya, terdapat beberapa pasal dalam UU Narkotika yang sering digunakan oleh Penuntut Umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan. Mulai dari Pasal 111, 112, 114, 116 sampai 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah kebijakankriminal pemanfaatan dan sayarat- syarat pemanfaatan tanaman ganja untuk pengobatan kanker dan daya guna penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pemanfaatan tanaman ganja untuk pengobatan kanker.
Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis-kualitatif, penelitian ini dilakukan secara deskriptif yang meliputi isi dan struktur hukum positif di Indonesia dengan menggunakan sumber data sekunder yang berisi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini juga menggunakan dua metode pendekatan yaitu metode pendekatan perundang- undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Hasil Penelitian dari permasalahn diatas yaitu perspektif kebijakan kriminal terhadap pemanfaatan tanaman ganja dan syarat-syarat pemanfaatan tanaman ganja untuk pengobatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan daya guna penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pemanfaatan tanaman ganja untuk pengobatan kesehatan manusia dihubungkan dengan Putusan
Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/pid.sus/2017/PN.Sag.