Lelang merupakan lembaga hukum yang selalu ada dalam sistem hukum di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya memenuhi penjualan suatu objek melalui lelang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Pelaksanaan lelang sudah diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016, tanggal 22 Februari 2016, berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam Pasal 1 angka 1 PMK nomor 27/PMK.06/2016 menyatakan bahwa, Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.
Penelitian ini bersifat deskriptif analis dengan metode pendekatan yuridis normative. Analisis kulitatif dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan guna memperoleh data primer, sedangkan metode penelitian wawancara langsung kepada objek penelitian dilakukan untuk memperoleh data primer.
Lelang tetap dilaksanakan. Terhadap pelaksanaan lelang untuk dibuatkan Risalah Lelang yang dibuat untuk yang ada peminat atau laku. Risalah lelang laku digunakan sebagai dasar baik nama sedangkan untuk lelang TAP (Tidak Ada Peminat) terhadap lelang ini belom terjadi peralihan hak, pemohon lelang biasanya mengajukan lelang ulang.
Dalam memberikan fasilitas pembiayaan oleh lembaga keuangan seringkali mengalami permasalahan, salah satunya yaitu kredit bermasalah. Pada saat debitur cidera janji dan dikategorikan sebagai kredit bermasalah, maka pihak kreditur selaku pemegang hak tangungan dapat melakukan proses pengajuan lelang melalui KPKNL melalui pelaksanaan lelang hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan.