Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna
untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya dengan
menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu
dan kesepakatan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan
mengetahui pengaturan kontrak pengadaan barang/jasa antara pejabat pembuat
komitmen dengan penyedia barang/jasa di Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa
Barat dan penerapan asas tertib penyelenggaraan negara terhadap pelaksanaan
kontrak pengadaan barang/jasa antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia
barang/jasa di Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Barat sebagai upaya
mencegah terjadinya kerugian negara, serta upaya untuk mencegah terjadinya kasus
kerugian negara dalam pengadaan barang/jasa di Kanwil Kemenkumham Provinsi
Jawa Barat.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analistis. Pendekatan
penelitian yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undangundang (statute approach). Data yang digunakan adalah data sekunder. Data
tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yang hasilnya disajikan secara
deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak pengadaan
barang/jasa pemerintah sebagai upaya mencegah terjadinya kerugian negara di
Rutan Perempuan Bandung sudah dilaksanakan sesuai ketentuan tetapi khusus pada
tahun 2019 ini setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh BPK ternyata masih terdapat
hal-hal yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Hal tersebut dikarenakan
adanya ketidakcermatan dari Pejabat Pembuat Komitmen Kanwil Kemenkumham
Provinsi Jawa Barat yang membayarkan tagihan dari PT Aginssa Viri Utami selaku
penyedia atas pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Tahanan
Negara Perempuan Kelas IIA Bandung yang melebihi pembayaran seharusnya,
berdasarkan temuan BPK masih terdapat temuan audit atas kelebihan pembayaran
pekerjaan konstruksi pada satker Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung di Kanwil
Kemenkumham Provinsi Jawa Barat senilai Rp. 121.778.004,00.