Dokumen merupakan sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan. Dokumen juga dapat diartikan sebagai surat-surat atau benda-benda berharga, yang di dalamnya termasuk rekaman yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan supaya lebih meyakinkan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas suatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya, karena gambaran ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa surat tersebut itu adalah benar atau asli. Adapun permasalahan dalam penelitian ini diidentifikasi sebagaimana berikut: 1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen buku pemilik kendaraan bermotor dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 198/PID.B/2018/PN.SMD? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen buku pemilik kendaraan bermotor dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 198/PID.B/2018/PN.SMD?
Metode penelitian yang digunakan bersifat hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan. Menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti dan pendekatan kasus dengan melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, data primer yang mana mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap penelitian ini, dan data tersier memberikan informasi dan penjelasan terhadap penelitian ini. Sedangkan analisis data yang dilakukan secara yuridis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana pemalsuan sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum serta telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik barang bukti, keterangan para saksi, sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen dalam Putusan Nomor 198/PID.B/2018/PN.SMD telah sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat, keterangan saksi yang sesuai ditambah keyakinan hakim, serta memperhatikan hukum yang hidup di masyarakat.