Hadirnya Justice Collaborator dalam proses pengungkapan fakta – fakta dalam Tindak Pidana Korupsi, Penyelidk dan Penyidik dengan sendirinya dapat terbantu dalam mengungkapkan dan menemukan fakta – fakta materiil yang semula tertutup menjadi terang menderang. Kebijakan pengurangan sanksi pidana penjara terhadap Justice Collaborator sesungguhnya dapat menjadi sebuah reward untuk mereka yang melakukan tindak pidana korupsi agar mereka terdorong untuk mengungkapkan tentang fakta - fakta yang berhubungan dengan suatu kejahatan maupun sesudah kejahatan itu dilakukan. Oleh karena itu terkait dengan fungsi dan peran Justice Collaborator dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta ide dasar pengurangan sanksi pidana penjara bagi Justice Collaborator dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.5/Pid.Sus-Tpk/2018/Pt.Dki perlu di teliti.
Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Oleh sebab itu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang di hubungkan dengan pendekatan kasus.
Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara biasa atau kovensional selama ini terbukti tidak efektif karena mengalami banyak kendala. Peran Justice Collaborator yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya. Penggunaan Justice Collaborator dalam peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku tindak pidana itu sendiri, dimana pelaku tersebut bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar kejahatan korupsi.Dalam hal ini, sekalipun ia telah korupsi namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan.