Di era globalisasi ini, selain Ada hal positif yang bisa dimanfaatkan oleh setiap bangsa, khususnya di bidang teknologi juga menyimpan kerawanan yang Tentu saja sangat membahayakan. bukan hanya soal kejahatan konvensional yang gagal diberantas akibat terimbas oleh pola-pola modernitas yang gagal mengedepankan prinsip humanitas, tetapi juga munculnya kejahatan di alam Maya yang telah menjadi realitas masyarakat dunia titik munculnya kejahatan bernama cyberspace atau dengan nama lain cyberCrime merupakan suatu pembenaran, bahwa era global ini identik dengan era ranjau ganas titik kejahatan ini merupakan tindak kejahatan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual dengan melibatkan penggunaan internet sebagai korbannya.
Metode penelitian bersifat yuridis normatif yaitu metode penelitian yang berfokus pada norma yang menggunakan dan mengolah data sekunder, terdiri dari perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana skimming
Perbuatan pidana atau delik ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan. Jika dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindak tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. dengan demikian, terjadinya Pertanggungjawaban pidana karena adanya kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. dilihat dari perspektif hukum pidana upaya penanggulangan cybercrime dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek kebijakan kriminalisasi( Formulasi tindak pidana), aspek Pertanggungjawaban pidana atau pemindanaan ( termasuk aspek alat bukti /pembuktian) dan aspek jurisdiksi.