Pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan hal yang sangat krusial,
karena berkaitan dengan aspek kehidupan lain yang dimiliki seorang Pekerja/buruh,
sehingga hak-hak Pekerja/buruh tersebut haruslah dilindungi. Salah satunya adalah
hak untuk menerima ganti rugi terhadap pemutusan hubungan kerja yang merupakan
kewajiban bagi Pengusaha untuk memberikan ganti rugi tersebut. Penelitian ini
mengangkat masalah hukum yaitu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh
PT. Stilmetindo Prima terhadap pekerjanya, Yahya Zakaria, yang bertujuan untuk
mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran uang ganti rugi menurut Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dasar pertimbangan
hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 16/PDT.SUSPHI.G/2019/PN.JKT.PST.
Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini yaitu deskriptif analitis,
berjenis penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data dengan cara
studi dokumen atau studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif lalu disajikan
data beserta analisanya.
Berdasarkan hasil penelitian, menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, setiap Pekerja/buruh yang putus hubungan kerjanya
mendapatkan kompensasi atau ganti rugi berdasarkan jenis pemutusan hubungan
kerja yang dialaminya dan jenis perjanjian kerja yang disepakati. Dalam memutus
perkara antara PT. Stilmetindo Prima dengan Yahya Zakaria, Majelis Hakim menitik
beratkan pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yaitu Pengusaha tidak boleh memutus hubungan kerja dengan
Pekerjanya karena alasan sakit, dan mekanisme ganti rugi pada Pasal 62 karena
perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat merupakan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu.