TPK ini berkembang dengan berbagai bentuk modus yang tidak disertai dengan perubahan peraturan yang sesuai untuk menjerat pelaku TPK. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan sekaligus menjadi tujuan penelitian ini yaitu, Pertama, terkait bagaimana penetapan kebijakan kriminalisasi, terhadap perbuatan memperdagangkan pengaruh dalam kebijakan legislasi. dan kedua adalah bagaimana penerapan kebijakan yudikasi terhadap perbuatan memperdagangkan pengaruh sebagai TPK.
Penelitian ini bersifat deskriptif dan merupakan jenis penelitian hukum yuridis normative dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan Undang-Undang (statute approach), pendekatan kebijakan (policy approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni dengan cara studi dokumen (study of document). Diakhiri dengan ditarik suatu simpulan yang disusun secara kualitatif.
Hasil penelitian pertama adalah Melalui pendekatan kebijakan, pendekatan kriminologi dan pendekatan nilai perbuatan trading in influence dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang dapat merugikan negara dan masyarakat serta bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat terlebih indoneisa sudah meratifikasi UNCAC melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. pemerintahan Indonesia dibenarkan untuk mengatur tindakan-tindakan yang lebih keras atau kuat dari yang diatur dalam konvensi. Kemudian hasil penelitian kedua Penerapan kebijakan yudikasi terhadap perbuatan trading in influence sebagai TPK merupakan bagian dari suap dengan terdapat perbedaan diantarnya dalam segi subjek hukum, dalam suap harus merupakan pegawai negeri dan penyelenggara negara sedangkan dalam trading in influence tidak hanya pegawai negeri dan penyelenggara Negara namun memungkinkan swasta juga.