Record Detail
Advanced Search
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KREDIT SECARA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Semakin banyak masyarakat yang membutuhkan uang secara cepat untuk memenuhi keperluannya, mengakibatkan masyarakat memilih layanan perbankan yang dapat memberikan kredit secara cepat juga, baik dari syarat maupun prosedur yang harus dipenuhi. Salah satu contohnya adalah dengan perjanjian kredit secara elektronik ini, ketika masyarakat sebagai nasabah mendapatkan penawarannya, maka nasabah tersebut bisa saja langsung menerimanya tanpa melihat kerugian atau kelemahan posisi nasabah sebagai debitur di dalam perjanjian tersebut. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perjanjian kredit secara elektronik dihubungkan dengan buku III KUHPerdata dan penyelesaian sengketa perjanjian kredit secara elektronik dihubungkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.
Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menganalisis dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Metode Pendekatan adalah pendekatan undang-undang (statute approuch). Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen (study of document). Metode analisis data adalah normatif kualitatif yaitu analisis untuk menjawab permasalahan berupa pembahasan, tanpa menggunakan angka-angka dan rumus-rumus matematis dan statistik.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengaturan perjanjian kredit secara elektronik dihubungkan dengan buku III KUHPerdata mengacu pada syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata dan pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata. Penyelesaian sengketa perjanjian kredit secara elektronik dalam hal terjadinya wanprestasi pihak bank dapat menyelesaikan melalui rescheduling atau penjadwalan kembali, reconditioning atau persyaratan kembali dan restructuring atau penataan kembali, melalui layanan mediasi Bank Indonesia, OJK, ataupun lembaga alternatif Penyelesaian sengketa sebagaimana
Detail Information
| Statement of Responsibility |
-
|
|---|---|
| Description |
-
|
| Publisher | STHB Press : ., 2020 |
| Language |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
-
|
| Content Type |
Undergraduate Theses
|
| Keyword(s) |
|---|