Praktik korupsi terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta telah pula menjalar ke dunia usaha. Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan perampasan dan penerapan perampasan barang dalam perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat suatu peraturan hukum dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelurusan terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Kebijakan perampasan aset sebagai upaya penanggulangan korupsi haruslah rasional dan berorientasi pada nilai-nilai dalam rangka pemeliharaan tertib masyarakat, perlindungan masyarakat dan memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum. Dalam putusan nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bandung masih terdapat permasalahan dalam mekanismenya sehingga perampasan baru dapat dilaksanakan 3 tahun kemudian. Sehingga tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk mengembalikan aset Negara yakni penelusuran, penggeledahan, pemblokiran, penyitaan hingga pemberantasan aset.