Penegakan hukum terhadap perbuatan menyebarkan ajaran Komunisme/Marxisme/Leninisme yang melawan hukum sangat diperlukan, mengingat kejahatan ini termasuk ke dalam lingkup kejahatan politik. Untuk melindungi keamanan negara dari bahaya ideologi komunis, pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur mengenai tindak pidana menyebarkan ajaran Komunisme/Marxisme/Leninisme yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Penelitian ini bermaksud mengetahui Bagaimanakah aspek yuridis perbuatan menyebarkan ajaran komunisme-marxisme-leninisme diatur dalam dalam Pasal 107a Undang-Undang No 27 Tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara dan Bagaimanakah penerapan hukum oleh hakim terhadap perbuatan menyebarkan ajaran komunisme-marxisme-leninisme dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.288/Pid.B/2017/PN Blb.
Penelitian ini bersifat deskriptif, dan merupakan penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan studi dokumen atau studi kepustakaan, kemudian data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.
Penelitian ini, menemukan simpulan, yaitu bahwa: tindak pidana menyebarkan ajaran Komunisme/Marxisme/Leninisme sebagaimana diatur dan diancam Pasal 107a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 288/Pid.B/2017/PN Blb, yaitu tindak pidana menyebarluaskan ajaran Komunisme/Marxisme/Leninisme dengan cara menawarkan/menjual kaos dengan logo/gambar “Palu Arit” yang Terdakwa pasarkan/tawarkan melaui media online www.bukalapak.com perbuatan tersebut dilakukan oleh Hendra Saputra Alias Boedi Paiman telah dengan sengaja dan melawan hukum.