Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum begitu juga dengan Pidana bersyarat yang merupakan salah satu bentuk penerapan sanksi pidana di luar Lembaga pemasyarakatan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa dengan sanksi yang dijatuhkan tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Akan tetapi di dalam prakteknya penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif Pidana penjara jangka pendek oleh hakim terhadap terdakwa di dalam putusannya, sangat jarang sekali digunakan. Dikarenakan faktor-faktor tertentu yang membuat Hakim di dalam pertimbanganya cenderung memilih dan menggunakan pidana penjara jangka pendek dibandingkan pidana bersyarat sebagai alternatif dari pidana penjara jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut tujuan penelitian pertama adalah untuk mengetahui sudut pandang dari politik kriminal terhadap pidana bersyarat dalam menanggulangi kejahatan yang ada di tengah masyarakat dan untuk mengetahui efektif atau tidaknya diterapkan pidana bersyarat sebagai pengganti pidana penjara jangka pendek.
Permasalahan di atas diteliti dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut, spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif, jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kebijakan, serta metode analisis data yang dilakukan adalah secara normatif kualitatif.
Hasil penelitian terhadap permasalahan pertama adalah dengan berorientasi pada Politik Kriminal bahwa pidana bersyarat dapat menjadi salah satu cara yang benar di dalam menanggulangi kejahatan dengan bersifat pencegahan dan perlindungan masyarakat. Sedangkan untuk permasalahan kedua masih berorientasi kepada Politik Kriminal bahwa pidana bersyarat dapat mengganti pidana penjara jangka pendek untuk mengurangi stigma negatif masyarakat juga untuk menanggulangi penuhnya Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.