No image available for this title

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEKUATAN ALAT BUKTI SURAT DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG No.410/Pid.Sus/2019/PNBdg)



Penegakan hukum berupa penanganan suatu perkara muaranya akan bergantung pada pembuktian. Dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik kadang kala alat bukti yang digunakan hanya sejenis print out screenshoot sosial media. Hakim sebagai penegak hukum harus tetap mengadili seseorang berdasarkan alat bukti yang sah menurut KUHAP dan Undang-Undang ITE. Seperti kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Nomor: 410/Pid.Sus/2019/PN Bdg. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa permasalahan yang memiliki tujuan sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kekuatan Alat Bukti Surat dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Putusan Pengadilan No.410/Pid.Sus/2019/PN Bdg; dan 2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam memutuskan pidana terhadap terdakwa dihubungkan dengan Putusan Pengadilan No.410/Pid.Sus/2019/PN Bdg.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan Metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian yaitu yuridis normatif, metode pendekatan yang meliputi pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), teknik pengumpulan data yang utama dilakukan adalah melalui studi dokumen, studi literatur, dan Studi Kasus yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga dilakukan dengan memberikan interpretasi atas data yang diperoleh setelah melakukan analisis dan pemahaman atas setiap data yang diperoleh.
Hasil penelitian yang pertama menunjukkan bahwa Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Putusan Pengadilan No.410/Pid.Sus/2019/PN Bdg yaitu 1 (satu) bundel print out screenshot instastory merupakan dokumen elektronik, sehingga merupakan alat bukti yang sah. Kemudian hasil penelitian kedua bahwa pertimbangan hakim berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 410/Pid.Sus/2019/PN Bdg belum mencerminkan putusan yang telah mencerminkan rasa keadilan. Karena hakim dalam putusannya menetapkan pidana yang dijatuhkan, baik pidana penjara maupun denda tidak perlu dijalani dan dilaksanakan oleh Terdakwa.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB Press : .,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment