Obstruction of justice merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum dan mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Tindakan obstruction of justice merupakan perbuatan melawan hukum yang menerabas dan menentang penegakan hukum. Obstruction of justice dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Tujuan Penelitian ini, yaitu: Untuk mengetahui Penerapan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perbuatan Pelaku dan Pembuktian Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggung jawaban Pidana Bagi Pelaku Serta Daya Guna Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Pst dan Tujuan Pemidanaan ?.
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian ini bersifat dekskriptif (descriptive research). Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan : Pendekatan kasus dan Pendekatan perundang-undangan. Analisis Data: Kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, Penerapan Pasal 21 telah terbukti dilanggar oleh pelaku dan memenuhi unsur-unsur objektif, pembuktian kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana yaitu oleh karena pelaku yang bertanggungjawab secara langsung dalam perkara menghalangi proses peradilan, maka pelaku sebagai pembuat, dialah yang bertanggungjawab dan pelaku dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan membayar denda Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) subsider selama 6 bulan.