Harta benda yang diperoleh dalam perkawinan yang sah otomatis menjadi harta bersama. Harta tersebut menjadi hak bersama bagi suami dan istri. Terhadap harta tersebut dapat dilakukan perbuatan hukum tertentu, salah satunya diperjualbelikan. Selama disepakati oleh pasangan dan juga tak merugikan pihak lain, perbuatan tersebut dianggap sah. Dalam gugatan yang termuat dalam putusan pengadilan nomor 851/PDT.G/2016/PN.DPS, penggugat memohonkan agar jual beli objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Analisis masalah ini dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam buku III KUHPerdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Status harta bersama juga dipertanyakan lantaran perkawinan campuran dalam kasus ini merupakan perkawinan yang tidak tercatatkan.
Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, dengan memaparkan suatu peristiwa hukum dengan mengaitkannya dengan hukum positif. Metode pendekatan dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data-data dianalisis secara normatif kualitatif.
Setelah dilakukan penelitian, disimpulkan bahwa objek sengketa bukanlah harta bersama karena perkawinan para pihak yang bersengketa adalah perkawinan yang tidak tercatat. Terkait perjanjian jual beli pada kasus ini, perjanjian dianggap tidak sah, karena mengandung unsur perbuatan melawan hukum, sehingga syarat-syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi.