Perkembangan perbankan yang sangat cepat dan pesat selain mempunyai dampak positif juga berdampak negatif berupa timbulnya masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya termasuk aspek pidana di bidang perbankan. Berkaitan dengan kejahatan di bidang perbankan, bank (korporasi) sebagai pelaku kejahatan dengan korban yang ditimbulkannya begitu besar, sudah seharusnya, bank dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, sehingga kepentingan masyarakat dalam hal ini nasabah bank akan mendapat perlindungan secara hukum. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat permasalahan yang diteliti yaitu: 1. Bagaimanakah politik hukum pidana terhadap perlindungan hukum nasabah bank dalam Undang-Undang Perbankan? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum nasabah bank korban tindak pidana penggelapan di bidang perbankan?
Kedua permasalahan tersebut diteliti dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif, jenis penelitiannya yuridis normatif, metode pendekatan perundang-undangan dan kebijakan, teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka dan dokumen, serta metode analisis data secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan pertama adalah berkait dengan tindak pidana, selain perbuatan yang dipidana dalam Undang-Undang Perbankan (UUP) dan perbuatan yang dapat dipidana yaitu kejahatan yang menyangkut pemberian informasi tidak benar kepada masyarakat/calon nasabah, kejahatan yang menyangkut praktek bank dalam bank, yang menyangkut pelanggaran ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi. Berkait dengan pertanggungjawaban pidana perbankan menggunakan doktrin strict liability dan vicarious liability. Dan pidana yang dapat dijatuhkan selain sanksi pidana yaitu pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, juga sanksi administrasi, perlu dipertimbangkan untuk dikombinasikan dengan salah satu (atau lebih) sanksi pidana lainnya, seperti sanksi pidana tambahan dan tindakan tata tertib yang diatur dalam UUTPE. Sedangkan hasil penelitian terhadap permasalahan kedua adalah adanya perlindungan hukum preventif dan represif juga perlindungan secara tidak langsung dan secara langsung, baik yang ada dalam UUP/di luar UUP.