Meskipun narkoba sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba. Berita kriminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba. Korban narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pekerja, dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya diperoleh, bahkan dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, pabrik narkoba secara ilegal pun sudah di dapati di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap perbuatan Pelaku dihubungkan dengan Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.; Untuk mengetahui pembuktian kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana bagi pelaku berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dihubungkan dengan Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2018/ PN.Jkt.Sel.; Untuk mengetahui daya guna penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dihubungkan dengan Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.
Sifat dari penelitian yang akan dilakukan di sini adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus.
Penerapan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditetapkan oleh Hakim oleh karena perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa telah secara sah dan terbukti tanpa hak atau melawan hukum “memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”. Kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana bagi pelaku berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dilihat melalui unsur-unsur pertanggungjawabannya. Sanksinya memuat ketentuan minimum dan maksimum. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara luar biasa seperti pemberatan ancaman sanksi pidana.