Kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini ialah pelaku sering kali menggunakan senjata api dalam melakukan aksinya, bahkan mereka tidak segan-segan untuk menggunakan senjata api tersebut untuk melumpuhkan korbannya. Hal ini menyebabkan timbulnya rasa ketidaktenangan dan ketidaknyamanan masyarakat dalam melakukan aktivitas. Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang senjata api, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Undang-Undang ini juga mengatur tentang bahan peledak dan senjata pemukul, penikam dan penusuk (Pasal 1 serta Pasal 2).Bagaimanakah Analisis pertanggungjawaban Terdakwa dalam Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 313 K/PID.SUS/2017. Bagaimanakah Pembuktian Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku yang memiliki senjata api ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 313 K/PID.SUS/2017. Bagaimanakah Penerapan Model dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 313 K/PID.SUS/2017.
Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah spesifikasi penelitian, jenis penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, dan metode analisa data.
Berdasarkan penelitian bahwa putusan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 313K/PID.SUS/2017 Terdakwa Haswan bin H. Halka terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Terdakwa didakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dan barang bukti berupa senajata api disita untuk dimusnahkan.