Permasalahan kejahatan tindak pidana narkotika telah menjadi permasalahan bangsa dan bangsa-bangsa di dunia yang selalu dibicarakan. Di seluruh dunia permasalahan penyalahgunaan narkotika hampir semua menjadi permasalahan bangsa-bangsa. Penyalahgunaan narkotika tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga menjadi suatu kejahatan yang terorganisir dalam ringkup nasional maupun bagi dunia internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakta – fakta dan penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap tindak pidana peredaran Narkotika dalam persidangan yang di hubungkan dengan perkara nomor 541/Pid.Sus/2018/PNBLB serta untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku.
Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujusn untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yaitu menghubungkan permasalahan dalam studi kasus putusan No.541/Pid.Sus/2018/Pn.Blb. Jenis penelitian yang dilakukan penulis secara yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen terhadap data sekuder. Metode analisis data dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, 1). Penerapan hukum pidana materiil oleh hakim pada perkara Nomor 541/Pid.Sus/2018/PNBLB telah tepat dengan terpenuhinya unsurunsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan dinyatakannya terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. 2). Adapun pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 541/Pid.Sus/2018/PNBLB telah sesuai berdasarkan pertimbangan yuridis normatif dan sosiologis dan dengan melihat alat-alat bukti yang sah. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.