Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sanksi pidana minimum khusus serta disparitas pidana. Hukuman kejahatan dalam kasus korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku, jelas tidak konsisten. Prinsip nullapoena sine lege (tidak ada kejahatan tanpa hukum), menyiratkan bahwa para hakim itu dilarang melanggar ketentuan yang diatur dengan jelas dalam undang-undang, termasuk tidak terbatas pada minimum hukuman pidana sebagaimana diatur dalam UU Korupsi.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan aspek epistimologi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan kebijakan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan studi literatur, yang dapat dianalisis secara kualitatif.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penetapan ancaman pidana pada Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang no. 31 tahun 1999 dinilai tidak rasional. Dilihat dari penetapan ancaman pidana minimum khusus pada kedua pasal tersebut. Daya guna atau efektivitas dari penjatuhan pidana pada putusan no. 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg. dan putusan no. 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg. dinilai kurang efektif dilihat dari besarnya pidana yang dijatuhkan pada masing-masing terdakwa.