Analisis terhadap penarikan diri negara Filipina dari Statuta Roma 1998 dikaitkan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Presiden Filipina yang dilakukan penyidikan oleh Statuta Roma terkait pada 4 kejahatan yang di tanggani oleh ICC terkhusus pada Pasal 5 Statuta Roma 1998 tentang kejahatan kemanusian dan dipertegas dalam pasal 7. Permasalahan yang dikajikan penelitian ini yaitu permasalahan yang pertama, Legalitas yurisdiksi tindakan pidana kejahatan HAM Berat yang dilakukan oleh Presiden Filipina. Yang sudah banyak korban yang ditembak mati tampa adanya proses hukum. Permasalahan yang kedua, analisis dari negara Filipina yang menarik diri dari International Criminal Court 1998.
Permasalahan yang diteliti di atas, objek penelitian, spesifikasi penilitian bersifat deskriptif, jenis penelitian yuridis normatif metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), teknik pengumpulan data menelaah bahan pustaka atau studi litelatur, dengan menggunakan bahan hukum primer tersier, sekunder, dan tersier. Data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian terhadap pokok permasalahan pertama, adalah proses penyidikan yang dilakukan oleh ICC terhadap Presiden Filipina akan tetap berlangsung walaupun Filipina tetap ingin keluar dari ICC sebab tidak menjadi haling bagi ICC. Sedangkan hasil permasalahan kedua adalah membuat terhalangnya proses penyidikan yang dilakukan oleh ICC terhadap Presiden Filipina namun karena keluar dari ICC, perlu adanya satu kesepakatan antara Presiden Filipina dengan senat negaranya maka hal itu hanya sebatas ungkapan saja dan untuk keluar harus ada persetujuan antara dua pihak yaitu pihak negara Fillipina dan statuta roma 1998.