Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini perlu diperhatikan aspek perlindungan hukum terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan terhadap anak juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.
Penelitian ini bersifat deskriptif (descriptive research) yang menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dihubungkan dengan studi dokumen (study of document) dan dikumpulkan dengan teknik studi wawancara (interview). Adapun data penelitian dianalisis dengan metode Normatif Kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan mengenai penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan menurut undang-undang nomor 8 Tahun 1981 dan undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah bahwa dalam pengaturan mengenai penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan tetap berpatok ke dalam KUHAP sebagai ketentuan umum bagi penyidikan dalam Hukum Pidana di Indonesia tetapi Kendala dalam penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Polrestabes Bandung dihubungkan dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam perspektif perlindungan anak adalah faktor sarana dan prasarana, faktor anak dan gagalnya proses diversi.