Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 11 dinilai tidak memberikan efek jerah terhadap pelaku tindak pidana suap sehingga perlu dikaji dan diteliti dalam hubungannya dengan Putusan Pengadilan Mataram Nomor : 23/Pid.sus.Tipikor/2018/PN.Mtr mengenai tinjauan terhadap Pasal 11 dan 12 Huruf e UU PTPK yang dilakukan pejabat Negara ketika Kota Mataram sendiri terkena dampak Bencana Alam Gempa.
Metode penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normative, adapun metode pendekatan yaitu pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sedangkan analisis data dalam penelitian ini secara kulitatif.
Hasil Penelitian terhadap permasalahan pertama adalah Hakim menerapkan Pasal 11 UU PTPK tidak sesuai dengan unsur-unsur pasal tersebut serta konstruksi hukumnya menjadi keliru, perbuatan terdakwa tidak menerima hadiah atau janji sebagaimana unsur Pasal 11 tersebut, melainkan bahwa terdakwa dengan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu kepadanya. Maka Pasal 11 tidak dapat dipergunakan terhadap Putusan tersebut karena unsur-unsur pasal tidak mempunyai kesesuaian dengan tindak pidana yang terjadi atau fakta hukum yang terjadi. Hasil Penelitian terhadap permasalahan kedua adalah Pasal 12 huruf e UU PTPK adalah pasal yang tepat apabila diterapkan dalam putusan tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa dilakukan dengan maksud agar saksi memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan hal ini terdakwa menyalahgunakan kekuasaannya sesuai unsur terakhir Pasal 12 huruf e tersebut dan dari uraian-uraian teori serta analisis pada bab sebelumnya maka Pasal 12 huruf e adalah pasal yang benar apabila ingin digunakan terhadap putusan tersebut.