Tindak pidana penodaan agama di Indonesia masih meninggalkan masalah terkait kasus Ir. Basuki Tjahaja Purnama. Menjadi msalah di dalam penelitian ini adalah pertama, Analisa aspek yuridis tindak pidana penodaan agama di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua penerapan Pasal 156a kitab undang-undang hukum pidana di dalam putusan pengadilan negeri Jakarta utara nomor 1537/Pid.B/2016/Jkt.Utr.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pertama, penelitian bersifat deskriptif. Kedua, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Jenis pelelitian yuridis normatif dengan menelaah data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Ketiga, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen (study of document) dan studi litelatur (study of litelature) melalui undang-undang, buku, kamus hukum, putusan pengadilan makalah, dan majalah serta surat kabar.
Berdasarkan hasil penelitian ternyata, bahwa Tindak Pidana Penodaan Agama yang dirumuskan di dalam Pasal 156a Kitab undnag-undnag hukum Pidana haruslah dilakukan pencabutan dan kemudian dirumuskan ulang oleh legislator (Pembentuk undang-undang) sehingga tidak memunculkan keraguan dan multitafsir demi terwujudnya tujuan hukum kita yang berkepastian dan berkeadilan serta harus mengembalikan fungsi pidana yaitu pidana itu harus menjadi senjata terakhir atau ultimum remedium.