Record Detail
Advanced Search
ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENERAPAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH NOMOR 156/PID.SUS/2017/PN.GNS.Utr.
Tindak pidana narkotika di Indonesia masih meninggalkan masalah terkait kasus krebet waskito bin warjimin menjadi masalah di dalam penelitian ini adalah pertama, penerapan unsur-unsur objektif dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terhadap perbuatan pelaku dihubungkan dengan putusan pengadilan negeri gunung sugih nomor: 156/pid.sus/2017/pn.gns. pembuktian kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana bagi pelaku berdasarkan pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dihubungkan dengan putusan pengadilan negeri gunung sugih nomor: 156/pid.sus/2017/pn.gns. daya guna penjatuhan pidana terhadap pelaku berdasarkan pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dihubungkan dengan putusan pengadilan negeri gunung sugih nomor: 156/pid.sus/2017/pn.gns.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pertama, penelitian bersifat deskriptif. Kedua, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Jenis pelelitian yuridis normatif dengan menelaah data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Ketiga, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen (study of document) dan studi litelatur (study of litelature) melalui undang-undang, buku, kamus hukum, putusan pengadilan makalah, dan majalah serta surat kabar.
Berdasarkan hasil penelitian ternyata, bahwa Tindak Pidana Narkotika yang dirumuskan di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dilakukan pembaharuan dan kemudian dirumuskan ulang oleh legislator (Pembentuk Undang-Undang) sehingga tidak memunculkan keraguan dan multitafsir demi terwujudnya tujuan hukum kita yang berkepastian dan berkeadilan serta harus mengembalikan fungsi pidana yaitu pidana itu harus menjadi senjata terakhir atau ultimum remedium.
Detail Information
| Statement of Responsibility |
-
|
|---|---|
| Description |
-
|
| Publisher | STHB Press : ., 2019 |
| Language |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
-
|
| Content Type |
Undergraduate Theses
|
| Keyword(s) |
|---|