Banyaknya kasus Jual – Beli online kosmetik tanpa memiliki izin BPOM memberikan dampak yang negatif kepada masyarakat di Indonesia. Salah satu dampak yang tidak lama ini terjadi adalah kasus Jual- Beli online kosmetik Derma Skin Care yang mana berbahaya kepada masyarakat di Indonesia. Permasalahan tersebut tentunya memerlukan suatu solusi jitu untuk memberantasnya. Dengan adanya instansi pemerintah yaitu BPOM di harapkan dapat menyelesaikan peredaran kosmetik ileggal tersebut. Namun hal tersebut belum berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu penulis akan mengkaji perlindungan hukum bagi para konsumen yang di rugikan serta solusi mengenai permasalahan berikut.
Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang – undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Sedangkan metode analisis data yang dipergunakan adalah metode yuridis kualitatif.
BPOM selaku suatu badan yang di dirikan oleh pemerintah untuk menghapuskan peredaran kosmetik tanpa izin yang membahayakan para konsumen serta perlindungan hukum terhadap para konsumen di Indonesia nyatanya belum maksimal. Undang – Undang yang terlah berlaku di Indonesia terkait masalah ini adalah Kitab Undang Undang Hukum Perdata Buku III serta Undang – Undang nomor 8 tahun 1999 belum dapat dipergunakan oleh para konsumen di Indonesia secara maksimal dikarenakan adanya kekurangan pengetahuan oleh masyarakat mengenai hukum di Indonesia. BPOM juga belum dapat memberantas secara cepat produk – produk kosmetik ileggal di Indonesia diakibatkan dengan banyaknya produk yang di jual secara online.