Putusan yang dkeluarkan oleh hakim merupakan pernyataan sebagai pejabat negara yang berwenang, diucapkan di muka sidang yang hasil akhirnya untuk mengakhiri sengketan perkara antara pihak yang bersengketa. Setiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh hakim ketua pada majelis hakim yang menangani perkara tersebut, hakim anggota dan panitera. Hal ini diatur dalam pasal 184 ayat (3) HIR, Pasal 195 ayat (3) RBG. Dalam Putusan Pegadilan Negeri Depok Nomor 98/Pdt.G/2018/PN.DPK dinyatakan bahwa Muhammad Suryo Wahyudi melakukan Perbuatan yang merugikan Perusahaan atau disebut Perbuatan Melawan Hukum. Dimana kerugian yang dialami Perusahaan yakni, Rp 1.109.606.908 tanpa seijin atau sepengetahuan dari Perusahaan dan digunakan untuk Kepentingan pribadi. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui dan memahami konsep ganti kerugian terhadap Tergugat dan memahami dasr Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Muhammad Suryo berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 98/Pdt.G/2018/PN.DPK.
Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan penulis melalui penelitian kepustakaan untuk menghimpun data dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini, yang terdiri dari data-data primer dan skunder, spesifikasi penelitian ini adalah deskriftif yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat baik dengan pendapat ahli maupun pendapat peneliti sendiri.
Hasil penelitian dari pokok permasalahan pertama adalah konsep ganti kerugian terhadap tergugat atas perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan hakim nomor 98/Pdt.G/2018/PN.DPK dimana ganti rugi yang digunakan yakni ganti rugi khusus yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum. Sementara hasil penelitian permasalahan kedua adalah dasr perbuatan melawan hukum yang dilakukan Muhammad Suryo selaku karyawan terhadap perbuatan melawan hukum telah memenuhi keempat usur perbuatan melawan hukum.