Pembagian harta warisan sering menyebabkan terjadinya suatu perselisihan. Perselisihan yang di maksud, terjadi akibat dari pembagian hak waris di dalam keluarga. Adanya perselisihan pembagian hak waris ini diakibatkan karena bagian hak waris yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan dari ahli waris yang akan mendapatkan bagian. Perselisihan ini dapat terjadi antara anak dengan ibu tiri (ibu dari pernikahan kedua atau selanjutnya) bisa saja antara saudara-saudara yang lain. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hak waris istri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2205 K/PDT/2017.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normtif, yang dilakukan penulis melalui penelitian kepustakaan untuk meghimpun data dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini, yang terdiri dari data primer dan sekunder, spesifikasi penelitian ini adalah mendeskripsifkan suatu permasalahan hukum kemudian di analisis dari norma-norma hukum untuk dicari asas-asasnya, baik dengan pendapat ahli, maupun pendapat penelitian sendiri.

Hasil dari penelitian terhadap pokok permasalahan pertama adalah Pengaturan hak waris istri yang diatur dalam Pasal 852a KUHPerdata yang menyatakan bagian istri ke dua atau selanjutnya hanya mendapatkan ¼ dari bagian harta warisan anak yang paling kecil. Semetara hasil penelitian permasalahan yang kedua adalah dasar petimbangan hakim dalam menolak permohonan kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2205 K/PDT/2017 hakim menolak berdasarkan musyawarah adat yang telah dilaksankan dimuka Ketua Adat dan Perangkat Kampung dan tidak dalam tekanan yang nyata ketika menandatangani surat pernyataan tentang pembagian waris.