Salah satu masalah ketenagakerjaan yang sering terjadi hingga saat ini adalah pemutusan hubungan kerja (selanjutnya disebut PHK) Peristiwa pengakhiran hubungan kerja seingkali menimbulkan permasalahan yang tidak mudah terselesaikan, baik mengenai pengakhiran hubungan kerja itu sendiri maupun utamanya akibat hukum dari pengakhiran hubungan kerja.
Metode pendekatan yang digunakan dalam proses menggarap permasalahan penelitian ini adalah melalui pendekatan Peundang – undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case appeoach), yaitu dengan cara menganalisis kasus tentang pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan dengan menelaah bahan pustaka atau data skunder yang diperoleh dari studi dokumen yaitu dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.
Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam perkara pemutusan hubungan kerja berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 110pk/Pdt.Sus-PHI/2017. Hakim dalam memutus perkara pemutusan hubungan kerja merujuk pada pasal 156 ayat 2,3 dan 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam putusannya majelis hakim memenagkan pihak tergugat. Maka pihak yang kalah atau penggugat harus memenuhi putusan yang telah ditetapkan oleh majelis Hakim dan biaya perkara dibebankan kepada penggugat dikarenakan nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)