Negara Indonesia banyak sekali tenaga kerja outsourcing dan juga banyak tenaga kerja outsourcing melakukan aksi demokrasi karena merasa perusahaan kurang memperhatikan kesejahteraan para tenaga kerjanya. Outsourcing pada dasarnya adalah praktek pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan, melalui perusahaan penyedia atau pengarah tenaga kerja. Dalam pelaksanaan dari sistem outsourcing ternyata menimbulkan permasalahan salah satunya pelanggaran hak-hak pekerja tidak tetap (outsourcing). hal tersebut mendorong penulis untuk menganalisa tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja tidak tetap (outsourcing) dan bagaimana akibat hukum yang timbul atas pelanggaran hak tersebut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Permasalahan di atas dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yang bersifat yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi dokumen. Hal itu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penulisan, Perlindungan Hukum bagi pekerja outsourcing yang berada pada hubungan kerja dengan perjanjian pemborongan pekerjaan dan perjanjian penyedia jasa pekerja terdapat pada Pasal 65 ayat (4) dan Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari permasalahan antara PT. Yotra dengan para pekerja outsourcing PT. Yotra tidak bersalah, maka PT. Yotra dibebaskan dari kewajibannya untuk memenuhi hak pekerja outsourcing.