Dana Pensiun Industri Pesawat Terbang Nusantara didirikan oleh PT. Dirgantara Indonesia (Persero) selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun bagi sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta. Program pensiun adalah setiap program yang menjanjikan manfaat pensiun, yaitu pembayaran berkala yang di bayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Dalam rangka mengelola dana pensiun, pendiri telah menunjuk pengurus yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan peraturan dana pensiun termasuk dalam hal pembayaran manfaat pensiun bagi peserta. Tetapi ada putusan pengadilan yang menghukum pendiri untuk membayarkan manfaat pensiun bagi salah satu peserta yang telah di PHK dan dengan telah dilakukannya pembayaran manfaat pensiun tersebut, pengurus tidak membayarkan hak atas manfaat pensiunnya karena telah dibayarkan oleh pendiri. Namun berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun serta peraturan dana pensiun yang telah disepakati, yang berkewajiban membayarkan manfaat pensiun adalah pengurus dan bukan pendiri. Oleh karena itu, peserta tersebut menggugat pengurus Dana Pensiun Industri Pesawat Terbang Nusantara untuk membayarkan hak atas manfaat pensiunnya yang belum dibayar dan gugatannya dalam perkara No.500/PDT/2018/PT.BDG telah ditolak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui prosedur pengelolaan manfaat pensiun di Dana Pensiun Industri Pesawat Terbang Nusantara dan untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran manfaat pensiun di Dana Pensiun Industri Pesawat Terbang Nusantara berdasarkan Putusan Perkara No.500/PDT/2018/PT.BDG.
Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau data kepustakaan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang terkait dengan objek penelitian. Pendekatan yang dilakukan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan data studi dokumen dengan dokumen yang dikaji adalah Putusan Perkara No.500/PDT/2018 /PT.BDG. Analisis data menggunakan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, prosedur pengelolaan manfaat pensiun di Dana Pensiun Industri Pesawat Terbang Nusantara dilakukan oleh pengurus berdasarkan rumus tertentu yang tercantum di dalam peraturan dana pensiun yang telah ditetapkan oleh pendiri dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Keungan, yaitu SKEP/248/ 030.02/PTD/UT0000/09 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Industri Pesawat Terbang Nusantara. Pelaksanaan pembayaran manfaat pensiun di Dana Pensiun Industri Pesawat Terbang Nusantara berdasarkan Putusan Perkara No.500/ PDT/2018/PT.BDG tetap dilaksanakan oleh PT. Dirgantara Indonesia (Persero) selaku pendiri, karena perikatan antara pembanding sebagai peserta dengan terbanding sebagai pengurus telah hapus oleh pembayaran manfaat pensiun yang sebelumnya telah dibayarkan oleh pendiri. Karena itu gugatannya ditolak, sebab pembanding sudah tidak mempunyai kapasitas lagi atau hak untuk menuntut pembayaran manfaat pensiun kepada terbanding atau pengurus Dana Pensiun Industri Pesawat Terbang Nusantara.