Pengangkatan anak di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh orang Indonesia saja, tetapi juga oleh orang asing. Pengangkatan anak oleh orang asing merupakan upaya terakhir di Indonesia. Oleh karena itu prosesnya berbeda dengan pengangkatan anak pada umumnya. Persyaratan dan prosedur pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan tersebut tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pengangkatan anak oleh warga negara asing, serta mengetahui dan menganalisis dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor 92/PDT.P/2017/PN.JKT.SEL.
Permasalahan tersebut dianalisis menggunakan spesifikasi yang bersifat deskriptif, jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen dan metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing harus melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009. Adapun dasar hukum dalam memutus perkara yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009.