Tindak pidana korupsi merupakan isu hukum (legal issue) yang menarik untuk dibicarakan pada saat ini, sebab korupsi tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga sudah merupakan isu global yang melanda seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Tindak pidana korupsi terus tumbuh dan berkembang, baik kualitas maupun kuantitasnya dengan berbagai modus operandinya, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai umat manusia. Pada saat ini tindak pidana korupsi terindikasi telah memasuki semua lembaga penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan berada pada semua tingkatan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Penelitian ini bersifat deskriptif (descriptive research). Penelitian deskriftif ini dengan cara berusaha memberikan gambaran atau uraian terutama untuk mempertegas hipotesa – hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori – teori lama atau dalam rangka menyusun teori – teori baru mengenai permasalahan ini, yaitu berdasarkan Undang – Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dasar hukum dilakukannya penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tertuang di dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang – Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan adanya dasar hukum untuk melakukan penyadapan tersebut guna melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian yang diterapkan di dalam penyidikan tindak pidana korupsi yakni sistem pembuktian menurut Undang – Undang secara Negatif (Negatief Wettelijke Bewijs Theorie) yang menentukan bahwa Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut ditentukan oleh Undang – Undang dan didukung adanya keyakinan Hakim terhadap eksistensinya alat – alat bukti.