Penelitian mengenai perlindungan hukum bagi advokat di Indonesia, yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bertujuan untuk menganalisis motif yang dilakukan pihak pemohon Universitas Muhammadiyah Malang terhadap Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan konsekuensi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 terhadap profesi advokat di Indonesia.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan konsep legis positivis. Konsep ini mengemukakan tentang norma tertulis yang dibuat oleh pejabat berwenang. Oleh sebab itu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dihubungkan dengan pendekatan kasus (case approach).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat dipahami motif yang menjadi dasar dilakukannya uji materiil terhadap Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat itu dikarenakan menurut pemohon Pasal 31 tersebut bersifat diskriminatif, tidak adil, serta merugikan hak-hak konstitusional pemohon yang dilindungi oleh UUD 1945. Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon, yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004. Ada pula konsekuensi yuridis dari putusan tersebut, yaitu mengakibatkan tidak adanya lagi perlindungan hukum secara khusus bagi advokat di Indonesia, dan secara umum bagi masyarakat. Karena tidak ada lagi sanksi pidana khusus yang mengatur mengenai perlindungan profesi advokat di Indonesia yang tertuang dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.