Record Detail
Advanced Search
SENGKETA ANTARA BRAZIL DAN INDONESIA TERKAIT KEBIJAKAN IMPOR DAGING AYAM DAN PRODUK-PRODUK AYAM DALAM ANALISA HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL KEHATI-HATIAN BANK UMUM DALAM PERJANJIAN KREDIT KOMERSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN (Studi Kasus di Bank Perkreditan Rakyat Mitra Parahyangan Bandung)
SENGKETA ANTARA BRAZIL DAN INDONESIA TERKAIT KEBIJAKAN IMPOR DAGING AYAM DAN PRODUK-PRODUK AYAM DALAM ANALISA HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Dalam melakukan perdagangan internasional, Indonesia terikat pada perjanjian-perjanjian internasional yang diterbitkan WTO. Hal ini juga berlaku dalam perdagangan impor daging ayam dan produk-produk ayam yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara lain. Penulis meneliti sengketa antara Brazil dan Indonesia terkait kebijakan impor daging ayam dan produk-produk ayam dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa kesesuaian kebijakan impor daging ayam dan produk-produk ayam dari Brazil yang diberlakukan Indonesia dengan hukum perdagangan internasional. Selain itu, untuk mengetahui dan menganalisa putusan Panel DSB WTO terhadap sengketa antara Brazil dan Indonesia terkait kebijakan impor daging ayam dan produk-produk ayam.
Untuk mewujudkan tujuan di atas, penulis melakukan penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisa secara sistematis, faktual, dan akurat tentang sengketa impor antara Brazil dan Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data dikumpulkan dengan studi dokumen dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif dan normatif.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kebijakan yang dilakukan Indonesia terkait impor daging ayam dan produk-produk ayam dari Brazil melanggar beberapa ketentuan hukum perdagangan internasional di bawah WTO. Dalam hal ini, aturan yang terkait positive list requirement, intended use requirement, import licensing procedure, undue delay in the approval of the veterinary health certificate, dan dugaan larangan umum yang diterbitkan Pemerintah Indonesia merupakan pembatasan impor yang bersifat kuantitatif yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal XI:1 GATT 1994, Pasal 4.2 AoA, Pasal 3.2 Import Licensing Agreement, dan Pasal 8 Annex C (1) (a) Persetujuan SPS. Selain itu, tidak sesuai dengan prinsip national treatment sebagaimana tercantum dalam Pasal III GATT. Putusan Panel DSB WTO terhadap sengketa antara Brazil dan Indonesia terkait kebijakan impor daging ayam dan produk-produk ayam adalah mengabulkan gugatan yang diajukan Brazil. Panel DSB WTO memutuskan bahwa empat individual measures, termasuk dugaan melakukan larangan umum yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia dinilai tidak konsisten dengan aturan WTO.
Detail Information
| Statement of Responsibility |
-
|
|---|---|
| Description |
-
|
| Publisher | STHB Press : Bandung., 2020 |
| Language |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
-
|
| Content Type |
Undergraduate Theses
|
| Keyword(s) |
|---|