Masyarakat demi memenuhi penghidupan yang layak dan dapat mencapai kebutuhan itu sendiri akan melakukan suatu usaha untuk menghasilkan dana yang cukup. Usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat juga beragam salah satunya menjadi pengusaha ataupun bekerja. Dapat terlihat bahwa ada kesenjangan antara pihak lemah yaitu seseorang yang bekerja pada pihak yg kuat dimana pihak ini didominasi oleh pengusaha. Pemutusan Hubungan merupakan penyebab yang paling sering muncul dalam perselisihan hubungan industrial. Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan sepihak tanpa adanya surat peringatan dari perusahaan serta tidak adanya ganti rugi atas sisa upah kepada pekerja kontrak . Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui akibat hukum dari pemutusan kerja terhadap pekerja kontrak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan penyelesaian perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja kontrak berdasarkan putusan MA Nomor 1024 K/Pdt.SusPHI/2017. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis, sedangkan jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach), dengan teknik pengumpulan data library research dan analisis permasalahannya dilakukan dengan metode noormatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Akibat hukum dari Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja kontrak yaitu perusahaan berkewajiban membayar ganti rugi kepada pekerja kontrak sebesar upah sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu penyelesaian di luar Pengadilan Hubungan Industrial (non litigasi) dan penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial (litigasi).

Kata Kunci: Pekerja kontrak, Pemutusan Hubungan Kerja, Ketenagakerjaan