Wilayah Indonesia yang dilewati garis khatulistiwa menjadikan Indonesia
memiliki iklim yang memunculkan beraneka ragam flora dan fauna yang
mempesona para wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Keadaan geografis
Indonesia yang berupa Hutan Hujan Tropis, Gunung, Pantai, Dan Juga Lautan
Serta Keanekaragaman Budaya yang merupakan modal dasar yang sangat
potensial untuk di jadikan Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang terkenal di dunia.
Aspek ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat bisa efektifkan dari bidang
pariwisata. Untuk melaksanakan itu semua hal yang perlu diperhatikan adalah
transportasi yaitu kendaraan pariwisata yang harus memiliki standarisasi karena
Indonesia adalah wilayah yang strategis pariwisata. Permasalahan yang timbul
pada saat ini adalah pelaksanaan pengawasan terhadap kendaraan pariwisata
masih sangat belum efektif dilaksanakan oleh pemerintah, terbukti banyak
terjadinya kecelakaan kendaraan pariwisata yang membawa wisatawan yang
bahkan mengakibatkan banyak hilangnya nyawa manusia baik itu wisatawan atau
orang yang berada di sekitarnya. Kendala – kendala yang terjadi adalah
pemeriksaan persyaratan dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor dan
registrasi kendaraan bermotor yang merupakan bagian dari kelengkapan dokumen
yang sah sebuah kendaraan.Pelaksanaan pengawasan yang belum efektif
dikarenakan pembagian kewenanangan yang masih kurang dikordinasikandan .
terbukti tidak efektif dilaksanakan. Padahal kewenangan pemerintah adalah
melakukan pengawasan yang sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Republic
Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan
lebih khusus diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun
2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam
Trayek. Diharapkan tesis ini dapat memberikan masukan dan manfaat kepada
pemerintah, pelaku usaha dan pelaku wisata untuk kendaraan pariwisata yang baik
guna mewujudkan kesejahteraan dari ekonomi pariwisata.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis normative, Spesifikasi Penelitian deskriptif analitis, Jenis
penelitian ini adalah yuridis normative dan teknik pengumpulan data yaitu, studi
kepustakaan (library research), yaitu penelitian dengan mencari dan
mengumpulkan data dengan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Juga studi dokumen dan wawancara.
Hasil penelitian terhadap permasalahan pertama adalah kewenangan pelaksanaan
pengawasan dokumen yang sah terhadap kendaraan pariwisata adalah kewenangan
pemerintah pusat (direktur jenderal) yang mengerluarkan izin didapatkan melalui atribusi.
Kedua sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah melakukan pengawasan
terhadap kendaraan pariwisata yang tidak memiliki dokumen yang sah
menerapkan sanksi atas pelanggaran yang dibuat kepada pelaku usaha dan izin
usaha perusahaan yang melakukan pelanggaran, sanksinya cukup jelas, tidak lagi
main-main sungguh sangat serius demi melindungi semua elemen. Yaitu
pemerintah mencabut izin penyelenggaraannya.
Kata Kunci : Pengawasan, Kendaraan Pariwisata