Perkembangan e-commerce di Indonesia yang pesat, termasuk dalam penjualan produk elektronik premium seperti iPhone, memunculkan berbagai persoalan hukum terkait pelindungan konsumen, khususnya dalam hal jaminan garansi produkBerdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelindungan konsumen atas jaminan garansi produk iPhone oleh iBox dan platform Blibli, serta untuk mengetahui tanggung jawab terhadap konsumen atas jaminan garansi produk iPhone yang diberikan oleh iBox dan platform Blibli.
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan membandingkan kasus klaim garansi pada Blibli dan iBox. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (study of document) atau studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan dan menguraikan bahan hukum yang diperoleh secara mendalam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan konsumen atas jaminan garansi produk iPhone oleh iBox dan Blibli pada dasarnya telah selaras dengan kerangka normatif UUPK, khususnya Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 25, yang diperkuat oleh UU ITE dan PP Nomor 80 Tahun 2019, meskipun pelindungan tersebut belum sepenuhnya optimal karena informasi mengenai cakupan garansi tidak selalu disampaikan secara jelas dan klausul pengalihan tanggung jawab pada Syarat & Ketentuan Blibli berpotensi menimbulkan ketidakjelasan bagi konsumen. Tanggung jawab terhadap konsumen bersifat berlapis dan proporsional, di mana iBox memikul tanggung jawab langsung berdasarkan prinsip pembuktian terbalik dalam Pasal 19 jo. Pasal 28 dan Pasal 23 UUPK serta asas pacta sunt servanda dan jaminan cacat tersembunyi dalam KUHPerdata, sedangkan Blibli memikul tanggung jawab yang lebih terbatas terhadap keandalan sistem elektronik yang diselenggarakannya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dengan kendala berupa tumpang tindih tanggung jawab, minimnya keterbukaan informasi pengecualian garansi, serta lamanya proses verifikasi keaslian garansi.