Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang marak terjadi dan menimbulkan kerugian materiil serta rasa tidak aman di masyarakat. Dalam praktiknya, tindak pidana ini sering kali dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang dengan pembagian peran yang terencana, sehingga memenuhi kualifikasi ajaran penyertaan (deelneming). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan ajaran penyertaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 666/Pid.B/2025/PN Pbr.
Metode penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 666/Pid.B/2025/PN Pbr, bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin hukum pidana, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menguji fakta-fakta hukum terhadap kaidah, asas, dan teori hukum pidana.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 666/Pid.B/2025/PN Pbr telah memenuhi kriteria yuridis dan non-yuridis (sosiologis). Secara yuridis, hakim mempertimbangkan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 20 UU No. 1 Tahun 2023 / Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan, di mana Terdakwa berperan sebagai joki yang mengangkut barang hasil curian. Secara non-yuridis, hakim memperhatikan akibat kerugian korban sebesar Rp19.600.000,- serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Penjatuhan sanksi pidana telah selaras dengan asas proporsionalitas dan teori pemidanaan gabungan, yang memadukan unsur pembalasan yang adil dengan tujuan edukatif serta perlindungan masyarakat.