Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan kejahatan yang serius dan menimbulkan dampak fisik maupun psikologis bagi korban, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang optimal. Fenomena meningkatnya kasus persetubuhan terhadap anak menunjukkan pentingnya penerapan ketentuan pidana yang tegas sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan ketentuan pemidanaan terhadap pelaku persetubuhan anak serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg ditinjau dalam perspektif perlindungan anak. Dengan ini penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemidanaan pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap anak dalam perspektif perlindungan anak dan untuk mengetahui pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara nomor 26/pid.sus/2025/Pn. Jbg dalam prespektif tujuan pemidanaan
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Objek penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji kesesuaian penerapan pasal, pertimbangan hakim, serta relevansinya dengan prinsip perlindungan anak.
Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan pemidaan pada terdakwa dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg terbukti melanggar Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda Rp50.000.000,00 dengan ketentuan subsidiair kurungan. Pertimbangan hakim didasarkan pada alat bukti yang sah, dakwaan penuntut umum, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dengan demikian, putusan tersebut telah mencerminkan penerapan hukum yang sesuai serta memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Namun teteap menegaskan bahwa perbuatan terdakwa merupakan kejahatan serius terhadap anak yang