Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Tergugat yang tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dalam hukum acara perdata. Putusan verstek diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR sebagai bentuk upaya mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Meskipun demikian, putusan verstek tidak dapat dijatuhkan secara otomatis hanya karena ketidakhadiran Tergugat, melainkan Hakim tetap berkewajiban memeriksa dasar hukum gugatan dan alat bukti yang diajukan Penggugat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1096/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel serta mengetahui akibat hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan Tergugat terhadap putusan verstek tersebut.
Spesfikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian yuridis normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1096/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel telah sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu dengan mempertimbangkan terpenuhinya syarat formil dan materiil sebelum menjatuhkan putusan verstek. Putusan tersebut mengakibatkan Tergugat kehilangan kesempatan membela diri pada pemeriksaan tingkat pertama, namun hak Tergugat tetap dilindungi melalui upaya hukum verzet yang memberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan dan pemeriksaan ulang terhadap perkara.