Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat pada era globalisasi saat ini telah membawa perubahan mendasar dalam pola interaksi manusia, termasuk dalam bidang perdagangan dan perekonomian. Kemajuan teknologi internet yang semakin masif telah melahirkan model transaksi baru yang dikenal dengan perdagangan elektronik atau electronic commerce (e-commerce). Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengalisis perlindungan hukum konsumen terhadap sengketa jual beli online pada Tokopedia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindugan Konsumen dan tanggung jawab Tokopedia atas kerugian konsumen dalam sengketa jual beli online pada Putusan No 50/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Idm
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam sengketa jual beli online pada platform Tokopedia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diwujudkan melalui dua instrumen, yaitu perlindungan preventif berupa kewajiban platform menyediakan infrastruktur transaksi yang transparan dan aman melalui sistem rekening bersama (escrow account), serta perlindungan represif berupa jaminan hak konsumen menuntut ganti rugi dan memilih forum penyelesaian sengketa baik melalui platform, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,maupun pengadilan.tanggung jawab Tokopedia atas kerugian konsumen dalam Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Idm telah diselesaikan secara tuntas berdasarkan iktikad baik (contractual liability), dibuktikan melalui pencairan klaim asuransi pengiriman dan pengembalian dana pembelian secara penuh sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Pengadilan Negeri Indramayu membatalkan Putusan BPSK karena BPSK terbukti melakukan cacat prosedur (arbitrase tanpa kesepakatan tertulis para pihak) dan salah menerapkan hukum pokok (error in objecto), yakni menggunakan Kepmenperindag No. 350/2001 yang telah dicabut dan digantikan oleh Permendag No. 17/2007.