Hak atas lingkungan hidup merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan dioperasionalkan melalui hak partisipasi publik Pasal 65 ayat (2) UU 32/2009 (UUPPLH). Namun, penerapannya kerap diancam litigasi pembungkaman (Strategic Lawsuit Against Public Participation/SLAPP) berbasis Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menimbulkan efek gentar (chilling effect). Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis regulasi perlindungan Anti-SLAPP di Indonesia serta menguji implementasinya dalam praktik peradilan perdata melalui studi kasus Putusan PN Cibinong Nomor 212/Pdt.G/2025/PN Cbi yang melibatkan gugatan PT Kalimantan Lestari Mandiri terhadap ahli independen IPB.
Penelitian yuridis normatif bertipe deskriptif-analitis ini bertujuan menganalisis regulasi Anti-SLAPP serta implementasinya dalam Putusan PN Cibinong Nomor 212/Pdt.G/2025/PN Cbi. Metode pendekatan yang digunakan meliputi statute approach, conceptual approach, dan case approach dengan teknik analisis kualitatif berbasis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
bertransformasi dari perlindungan pasif menjadi instrumen yang responsif. PERMA Nomor 1 Tahun 2023 menyediakan mekanisme penyaringan dini (early dismissal) bagi hakim untuk menghentikan gugatan pembungkaman. Pada tingkat implementasi, imunitas Pasal 66 UUPPLH yang dipertegas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 sukses melucuti unsur melawan hukum pada partisipasi ilmiah ahli IPB. Majelis hakim tepat menjatuhkan Putusan Sela dengan amar Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), sehingga mewujudkan kepastian hukum dan membentengi kebebasan akademik dari ancaman litigasi abusif.