Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelindungan hukum terhadap pasien atas permasalahan dalam pemeriksaan kandungan melalui Tele-USG dan mengetahui tanggung jawab pihak terkait atas kerugian pasien dalam pemeriksaan kandungan melalui Tele-USG.
Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian adalah penelitian hukum/yuridis normatif yang menggunakan data sekunder bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisa secara kualitatif.
Pelindungan hukum terhadap pasien atas permasalahan dalam pemeriksaan kandungan melalui Tele-USG diwujudkan dalam dua bentuk, yakni pelindungan secara preventif dan represif sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan. Secara preventif, pelindungan dilakukan dengan mengadaptasi format informed consent serta mitigasi risiko medis dan kendala operasional. Secara represif, pasien dilindungi melalui mekanisme pemulihan hak lewat penyelesaian sengketa nonlitigasi maupun litigasi. Tanggung jawab pihak terkait terdistribusi (shared liability) berdasarkan prinsip tanggung jawab atas dasar unsur kesalahan (fault liability), yaitu: Fasyankes Peminta Konsultasi bertanggung jawab atas kelalaian dalam operasional pengambilan citra (scanning) dan pemenuhan informed consent; Fasyankes Pemberi Konsultasi bertanggung jawab atas kelalaian berupa salah interpretasi diagnostik (misdiagnosis); dan apabila kerugian disebabkan oleh kegagalan sistem elektronik, maka beban tanggung jawab hukum beralih kepada pihak PSE sebagai pengembang teknologi.