Korupsi merupakan terminologi yang sudah tidak asing lagi ditelinga
masyarakat. Bahkan korupsi di Indonesia dapat dikatakan telah “membudaya” sejak
dulu. Korupsi menurut UUTPK disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat
pembangunan nasional. Dengan adanya uang pengganti sebagai pidana tambahan
dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai premium remedium (obat utama)
dalam upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum yang dilanggar
adalah tindak lanjut korupsi.
Penelitian di atas diteliti menggunakan metode-metode sebagai berikut,
spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif, jenis penelitian yuridis
normatif menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier, meggunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan kasus,
pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan konseptual, menggunakan
teknik pengumpulan data sekunder dengan melalui studi litelatur dan Studi
dokumen, serta metode analisis data yang dilakukan adalah secara kualitatif.
Hasil penelitian terhadap permasalahan pokok yang pertama adalah Hakim
dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1399/K/Pid. Sus/2020 menjatuhkan
pidana tambahan uang pengganti kepada terdakawa. Dasar pertimbangan Hakim
dalam putusan dengan memedomani ketentuan Pasal 1 PERMA. Hal ini
menunjukan hakim telah cukup berani dan progresif dengan pertimbangan hukum
untuk tujuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pokok yang
kedua sanksi pidana pembayaran uang pengganti sebagaimana dirumuskan dalam
Pasal 18 UTPK belum efektif menjadi sarana hukum bagi tercapainya pemulihan
keuangan negara akibat tindak pidana korupsi karena pidana pembayaran uang
pengganti hanyalah merupakan pidana tambahan yang bersifat fakultatif.