Record Detail
Advanced Search
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MATERNITAS BAGI PEKERJA PEREMPUAN BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN
Dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa laki-laki dan
perempuan memiliki kesempatan kerja yang sama dan tidak adanya diskriminasi. Akan
tetapi, meskipun pasal tersebut mengatur demikian, perempuan memiliki hak
maternitas yang merupakan hak khusus bagi pekerja perempuan. Hak maternitas pada
pekerja perempuan meliputi haid, hamil, melahirkan, dan menyusui dan hak ini telah
diatur dalam UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, dan UU KIA yang mengatur lebih
lanjut mengenai hak cuti melahirkan dan menyusui. Namun dalam praktiknya
pemberian hak maternitas bagi pekerja perempuan sering disalahgunakan oleh
perusahaan untuk melakukan diskriminasi dan pemutusan hubungan kerja. Tujuan
penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui hak maternitas pekerja
perempuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan
mengetahui solusi dalam permasalahan hukum mengenai hak maternitas yang terjadi
dalam suatu perusahaan.
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis,
yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan
dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif dengan menggunakan jenis
penelitian yuridis normatif yang menekankan pada norma hukum serta menelaah
kaidah hukum yang berlaku terhadap objek penelitian. Penelitian ini menggunakan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus.
Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa pertama, hak maternitas telah
diatur dalam UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja dan UU KIA yang mengatur lebih
lanjut mengenai hak cuti melahirkan terlebih UU KIA yang memfokuskan pada
perubahan jangka waktu cuti hamil dan melahirkan bagi pekerja perempuan dan
pendampingan dari keluarga dan tenaga professional. Kedua, permasalahan hukum
yang menyangkut hak maternitas dalam praktik masih kerap terjadi sebab sang owner
merasa pekerja perempuan tersebut mengalami penurunan produktivitas yang
kemudian permasalahan hukum tersebut diselesaikan melalui perundingan bipartit
melalui kuasa hukum masing-masing dan berakhir dengan pekerja perempuan tersebut
mendapatkan seluruh hak-haknya
Detail Information
| Statement of Responsibility |
-
|
|---|---|
| Description |
-
|
| Publisher | STHB Press : ., 2026 |
| Language |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
-
|
| Content Type |
Undergraduate Theses
|
| Keyword(s) |
|---|