Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi yuridis
dari prinsip tersebut ialah setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan
negara harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum pidana. Dalam
praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi, pembuktian unsur kerugian
keuangan negara serta unsur menyalahgunakan wewenang atau jabatan sering kali
menjadi titik krusial yang menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku,
sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, permasalahan
dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan unsur kerugian keuangan negara
dalam tindak pidana korupsi serta pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan
terhadap pelaku yang terbukti menyalahgunakan wewenang atau jabatan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Spesifikasi
penelitian bersifat deskriptif-analitis, dengan menggunakan bahan hukum primer
berupa peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, hukum
pidana, dan hukum acara pidana, serta putusan pengadilan yang relevan, didukung
oleh bahan hukum sekunder dan tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kerugian keuangan negara
dalam tindak pidana korupsi harus dibuktikan secara cermat dan komprehensif
berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dikaitkan dengan
perbuatan menyalahgunakan wewenang atau jabatan. Selain itu,
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti
menyalahgunakan wewenang atau jabatan harus dijatuhkan secara proporsional
melalui pidana dan pemidanaan yang mencerminkan rasa keadilan, kepastian
hukum, dan kemanfaatan hukum.