Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah terhadap
keberadaan klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan. Klausula baku
merupakan ketentuan yang telah ditetapkan sepihak oleh pihak bank sebagai
kreditor dan bersifat tidak dapat dinegosiasikan oleh nasabah sebagai debitor.
praktik penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan seringkali
menimbulkan ketimpangan antara pihak bank dan nasabah. Klausula-klausula
tersebut umumnya disusun secara sepihak oleh bank tanpa memberikan ruang bagi
nasabah untuk bernegosiasi, sehingga melemahkan posisi hukum nasabah sebagai
pihak yang lebih lemah. Padahal, dalam prinsip hukum perdata, dikenal asas
kebebasan berkontrak yang mengedepankan kesetaraan dan kehendak bebas para
pihak. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui ketentuan hukum dalam
merespon keberadaan klausula baku dalam perjanjian kredit bank, serta untuk
mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah dari klausula baku dalam Undang
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Jenis penelitian yuridis normatif. Data
yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier, dengan metode
pendekaatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka
dan analisis terhadap dokumen hukum yang relevan. Data dianalisis secara
kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan sistematis.
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa telah tercipta kepastian
hukum dalam merespon keberedaan klausula baku dalam perjanjian kredit
perbankan, melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Melalui kaidah hukum tersebut, bank umum diwajibkan
untuk memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan
adanya kemampuan pihak debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan
perjanjian. Selain itu, terlihat pula bahwa debitur dalam melakukan perjanjian kredit
perbankan terlindungi dengan diberlakukannya upaya hukum preventif yakni
pengaturan mengenai batasan-batasan penggunaan klausula baku dalam perjanjian
kredit, serta upaya hukum represif yang nampak dari fasilitas pengaduan yang
diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan